Kode Etik Profesi Hakim (Bagian 2)

BAB III

KOMISI KEHORMATAN PROFESI HAKIM

Pasal 6

1. Susunan dan Organisasi Komisi Kehormatan Profesi Hakim terdiri dari :

    a. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat.
    b. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah.

• Ketua : salah seorang Ketua Pengurus Pusat IKAHI merangkap anggota.

• Anggota : Dua orang anggota IKAHI dari Hakim Agung.

• Anggota : Salah seorang Ketua Pengurus Daerah IKAHI yang bersangkutan.

•  Sekretaris : Sekretaris Pengurus Pusat IKAHI merangkap Anggota.

• Ketua : Salah seorang Ketua Pengurus Daerah IKAHI merangkap anggota.

• Anggota : Seorang anggota IKAHI Daerah dari Hakim Tinggi.

• Anggota : Ketua Pengurus Cabang IKAHI yang ber­sangkutan.

• Anggota : Seorang Hakim yang ditunjuk Pengurus Cabang IKAHI yang bersangkutan.

• Sekretaris : Sekretaris Pengurus Daerah IKAHI merang­kap Anggota.

2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan :

3. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan :

4. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat diangkat dan  diberhentikan oleh PP IKAHI.

5. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah diangkat dan  diberhentikan oleh PD IKAHI.

Pasal 7

1. Komisi kehormatan Hakim Tingkat Daerah berwenang memeriksa dan  mengambil tindakan-tindakan lain yang menjadi kewenangan terhadap anggota di daerah/wilayahnya.

2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat berwenang memeriksa dan mengambil tindakan-tindakan lain yang menjadi kewenangannya terhadap persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah atau yang menurut Pengurus Pusat IKAHI harus ditangani oleh Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat.

Pasal 8

Tugas dan Wewenang

1. Komisi Kehormatan Profesi Hakim mempunyai tugas :

    a. Memberikan pembinaan pada anggota untuk selalu menjunjung tinggi Kode Etik.

    b. Meneliti dan memeriksa laporan/pengaduan dari masyarakat atas tingkah laku dari para anggota IKAHI.

   c. Memberikan nasehat dan peringatan kepada anggota dalam hal anggota yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda pelanggaran Kode Etik.

2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim berwenang :

   a. Memanggil anggota untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya pengaduan dan laporan.

   b. Memberikan rekomendasi atas  hasil pemeriksaan terhadap anggota yang melanggar Kode Etik dan merekomendasikan untuk merehabilitasi anggota yang tidak terbukti bersalah.

Pasal 9

Sanksi

Sanksi yang dapat direkomendasikan Komisi Kehormatan Profesi Hakim kepada PP IKAHI adalah :

1. Teguran.

2. Skorsing dari keanggotaan IKAHI.

3. Pemberhentian sebagai anggota IKAHI.

Pasal 10

Pemeriksaan

1. Pemeriksaan terhadap anggota yang dituduh melanggar Kode Etik dilakukan secara tertutup.

2. Pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas-Iuasnya kepada anggota yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.

3. Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk oleh yang bersangkutan atau yang ditunjuk organisasi.

4. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota Komisi Kehormatan Profesi Hakim dan yang diperiksa.

Pasal 11

Keputusan

Keputusan diambil sesuai dengan tala cara pengambilan putusan dalam Majelis Hakim.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Kode Etik ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) IKAHI ke XIII dan merupakan satu-satunya Kode Etik Profesi Hakim yang berlaku bagi para Hakim Indonesia.

Ditetapkan di : BandungPada tanggal : 30 Maret 2001

Pimpinan Musyawarah Nasional XIII

1. H. SAKIR ARDIWINATA, SH

2. NY. DELIANA SAYUTI ISMUDjOKO, SH

3. DRS. H. MATARD1, SH

Sekretaris

4. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terapat dalam das sollen (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam das sein (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah The Four Commandments for Judges dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir di bawah ini:

1.   To hear corteously (mendengar dengan sopan dan beradab).

2.   To answer wisely (menjawab dengan arif dan bijaksana).

3.   To consider soberly (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun).\

4.   To decide impartially (memutus tidak berat sebelah).

sumber :

http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/kode-etik-profesi-hakim

http://il-pustakawanhukum.blogspot.com/2014/02/analisis-etika-profesi-hakim.html