A. Ciri-Ciri dan Sifat Hukum
Agar hukum itu dapat dikenal dengan baik, haruslah mengetahui ciri-ciri hukum. Menurut C.S.T. Kansil, S.H., ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut:
a. Terdapat perintah dan/atau larangan.
b. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.
Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata, tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya.Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan ‘Kaedah Hukum’.
Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu ‘Kaedah Hukum’ akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran ‘Kaedah Hukum’) yang berupa ‘hukuman’.
Pada dasarnya, hukuman atau pidana itu berbagai jenis bentuknya. Akan tetapi, sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:
Pidana pokok:
1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.
Pidana tambahan:
pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.
Sedangkan sifat bagi hukum adalah sifat mengatur dan memaksa.Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Ini harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati, karena tidak semua orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum itu.
Dari sekian ciri-ciri dan sifat, maka tujuan dari perwujudan hukum itu haruslah ada. Sesuai dengan banyaknya pendapat tentang pengertian hukum, maka tujuan hukum juga terjadi perbedaan pendapat antara satu ahli dengan ahli yang lain. Berikut ini beberapa pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum:
1. Prof. Lj. Van Apeldorn: Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat Apeldorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara dua teori tujuan hukum, teori etis dan utilitis.
2. Aristoteles: Tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.
3. Prof. Soebekti: Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.
4. Geny (Teori Ethic): Menurut Geny dengan teori etisnya, bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis.Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini.Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.
5. Jeremy Bentham (Teori Utility): Menurut Bentham dengan teori utilitasnya, bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan.Maka teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-sebanyaknya.
6. J.H.P. Bellefroid: Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrem tersebut. Menurut Bellefroid, isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu asas keadilan dan faedah.
7. Prof. J Van Kan: Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingannya tidak dapat diganggu. Dengan tujuan ini, akan dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain, karena tindakan itu dicegah oleh hukum.
Sumber :http://anjuntadibgt40.blogspot.com/2010/12/sifat-dan-ciri-ciri-hukum-serta-sumber.html
Pengertian hukum
Hukum
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Patung Dewi Keadilan (Lady Justice) atau Justitia,[1] personifikasi kekuatan moral yang mendasari sistem hukum, terutama diDunia Barat[2][3]
Hukum[4] adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.[5] dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.
Sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
Studi kasus
Hukum di Indonesia Makin Runyam
KOMPAS IMAGES/DONI SETIAWAN
Mantan Kapolres Jaksel, Wiliardi Wizar (kanan)
JAKARTA, KOMPAS.com — Dengan terkuaknya fakta hukum dari kesaksian Wiliardi Wizar di PN Jaksel bahwa pihak kepolisian merekayasa kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, hal ini justru makin membuat masalah hukum Indonesia makin runyam.
Buyung merasa perihatin dengan fakta yang terungkap dalam persidangan kasus Antasari dan fakta yang terungkap dari pengusutan Tim Delapan soal kasus Bibit dan Chandra selama ini.Kedua kasus tersebut terbukti tidak didukung bukti yang kuat."Jadi ini makin runyam.Makin kentara bahwa ada sesuatu yang enggak beres di negara ini," kata Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution di Gedung Wantimpres, Jakarta, Rabu (11/11).
Sekarang sudah terkuak bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kasus Antasari telah direkayasa.Fakta tersebut juga menjadi keprihatinan bangsa Indonesia."Jika pemeriksaan sudah bisa direkayasa, mau dibawa ke mana bangsa dan negara ini.Itu pertanyaan menggoda, yang membuat saya tidak bisa tidur.Mau dibawa ke mana ini semua," ungkapnya.
Adanya kesaksian Wiliardi Wizar yang sangat mencengangkan publik bisa memperkuat dugaan masyarakat selama ini bahwa ada pihak yang merekayasa untuk menghancurkan institusi KPK melalui kasus Bibit-Chandra dan kasus Antasari. "Nah tiga-tiganya kan tokoh KPK, jadi kalau kita lihat skenario ini, kalau ini benar, kalau benar ya, mudah-mudahan tidak benar, ada skenario rekayasa untuk menghancurkan atau mengkerdilkan atau meruntuhkan KPK," ujar Buyung.
Dari rangkaian ini, Antasari dijadikan target pertama rekayasa tersebut melalui kasus yang dituduhkan kepadanya, yakni otak intelektual pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dan target selanjutnya yakni Bibit dan Chandra.
Meski ada korban yang bernama Nasrudin, Buyung masih bertanya-tanya, "Apa benar ada pembunuhan, apa benar Antasari yang membunuh, ataukah ini adalah sebuah jebakan dan skenario pihak tertentu." (Persda Network/CR2)
Sumber :http://www.kompas.com/lipsus052009/antasariread/2009/11/11/17460378/Hukum.di.Indonesia.Makin.Runyam
Opini
Nama : Mareta Puspitasari
Npm : 14111286
Kelas : 1KA32
Opini :Sifat bagi hukum adalah sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Tapi dari studikasus diatas dapat dilihat bahwa sekarang ini hukum dengan mudahnya dapat direkayasa.Ini semua karena hukum Indonesia yang amat lemah dan rentan.Dengan mudahnya orang dapat lepas dari tuntutan hukum, tanpa harus diadili terlebih dahulu.Seharusnya pemerintah mulai sekarang membenahi lembaga yang berkaitan dengan hukum.Agar kedepannya hukum di Indonesia bisa lebih ditegakkan lagi.
Agar hukum itu dapat dikenal dengan baik, haruslah mengetahui ciri-ciri hukum. Menurut C.S.T. Kansil, S.H., ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut:
a. Terdapat perintah dan/atau larangan.
b. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.
Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata, tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya.Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan ‘Kaedah Hukum’.
Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu ‘Kaedah Hukum’ akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran ‘Kaedah Hukum’) yang berupa ‘hukuman’.
Pada dasarnya, hukuman atau pidana itu berbagai jenis bentuknya. Akan tetapi, sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:
Pidana pokok:
1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.
Pidana tambahan:
pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.
Sedangkan sifat bagi hukum adalah sifat mengatur dan memaksa.Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Ini harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati, karena tidak semua orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum itu.
Dari sekian ciri-ciri dan sifat, maka tujuan dari perwujudan hukum itu haruslah ada. Sesuai dengan banyaknya pendapat tentang pengertian hukum, maka tujuan hukum juga terjadi perbedaan pendapat antara satu ahli dengan ahli yang lain. Berikut ini beberapa pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum:
1. Prof. Lj. Van Apeldorn: Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat Apeldorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara dua teori tujuan hukum, teori etis dan utilitis.
2. Aristoteles: Tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.
3. Prof. Soebekti: Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.
4. Geny (Teori Ethic): Menurut Geny dengan teori etisnya, bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis.Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini.Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.
5. Jeremy Bentham (Teori Utility): Menurut Bentham dengan teori utilitasnya, bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan.Maka teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-sebanyaknya.
6. J.H.P. Bellefroid: Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrem tersebut. Menurut Bellefroid, isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu asas keadilan dan faedah.
7. Prof. J Van Kan: Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingannya tidak dapat diganggu. Dengan tujuan ini, akan dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain, karena tindakan itu dicegah oleh hukum.
Sumber :http://anjuntadibgt40.blogspot.com/2010/12/sifat-dan-ciri-ciri-hukum-serta-sumber.html
Pengertian hukum
Hukum
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Patung Dewi Keadilan (Lady Justice) atau Justitia,[1] personifikasi kekuatan moral yang mendasari sistem hukum, terutama diDunia Barat[2][3]
Hukum[4] adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.[5] dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.
Sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
Studi kasus
Hukum di Indonesia Makin Runyam
KOMPAS IMAGES/DONI SETIAWAN
Mantan Kapolres Jaksel, Wiliardi Wizar (kanan)
JAKARTA, KOMPAS.com — Dengan terkuaknya fakta hukum dari kesaksian Wiliardi Wizar di PN Jaksel bahwa pihak kepolisian merekayasa kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, hal ini justru makin membuat masalah hukum Indonesia makin runyam.
Buyung merasa perihatin dengan fakta yang terungkap dalam persidangan kasus Antasari dan fakta yang terungkap dari pengusutan Tim Delapan soal kasus Bibit dan Chandra selama ini.Kedua kasus tersebut terbukti tidak didukung bukti yang kuat."Jadi ini makin runyam.Makin kentara bahwa ada sesuatu yang enggak beres di negara ini," kata Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution di Gedung Wantimpres, Jakarta, Rabu (11/11).
Sekarang sudah terkuak bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kasus Antasari telah direkayasa.Fakta tersebut juga menjadi keprihatinan bangsa Indonesia."Jika pemeriksaan sudah bisa direkayasa, mau dibawa ke mana bangsa dan negara ini.Itu pertanyaan menggoda, yang membuat saya tidak bisa tidur.Mau dibawa ke mana ini semua," ungkapnya.
Adanya kesaksian Wiliardi Wizar yang sangat mencengangkan publik bisa memperkuat dugaan masyarakat selama ini bahwa ada pihak yang merekayasa untuk menghancurkan institusi KPK melalui kasus Bibit-Chandra dan kasus Antasari. "Nah tiga-tiganya kan tokoh KPK, jadi kalau kita lihat skenario ini, kalau ini benar, kalau benar ya, mudah-mudahan tidak benar, ada skenario rekayasa untuk menghancurkan atau mengkerdilkan atau meruntuhkan KPK," ujar Buyung.
Dari rangkaian ini, Antasari dijadikan target pertama rekayasa tersebut melalui kasus yang dituduhkan kepadanya, yakni otak intelektual pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dan target selanjutnya yakni Bibit dan Chandra.
Meski ada korban yang bernama Nasrudin, Buyung masih bertanya-tanya, "Apa benar ada pembunuhan, apa benar Antasari yang membunuh, ataukah ini adalah sebuah jebakan dan skenario pihak tertentu." (Persda Network/CR2)
Sumber :http://www.kompas.com/lipsus052009/antasariread/2009/11/11/17460378/Hukum.di.Indonesia.Makin.Runyam
Opini
Nama : Mareta Puspitasari
Npm : 14111286
Kelas : 1KA32
Opini :Sifat bagi hukum adalah sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Tapi dari studikasus diatas dapat dilihat bahwa sekarang ini hukum dengan mudahnya dapat direkayasa.Ini semua karena hukum Indonesia yang amat lemah dan rentan.Dengan mudahnya orang dapat lepas dari tuntutan hukum, tanpa harus diadili terlebih dahulu.Seharusnya pemerintah mulai sekarang membenahi lembaga yang berkaitan dengan hukum.Agar kedepannya hukum di Indonesia bisa lebih ditegakkan lagi.
Komentar
Posting Komentar